Dukung Percepatan Universal Coverage Jamsostek, Disnaker Kota Bima Inisiasi Program ASN MA TUPA

Disnaker Kota Bima - Dalam rangka mendukung percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Bima, Dinas Tenaga Kerja Kota Bima menginisiasi Program ASN SUKARELA MEMBANTU PEKERJA RENTAN (ASN MA TUPA), yaitu gerakan kepedulian sosial yang mendorong Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bima untuk secara sukarela membantu pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di lingkungan terdekatnya.

Konsultasi Publik Rancangan Perwali tentang ASN MA TUPA ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Fakhrunraji, ME, berlangsung di Aula Bappeda Kota Bima pada Rabu, 18 November 2026, diikuti oleh seluruh perangkat daerah, camat dan lurah lingkup Pemerintah Kota Bima serta dihadiri langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima.

Plt. Kepala Disnaker Kota Bima, Hj. Fitriani, SKM.,M.Kes melaporkan melalui program ini, diharapkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial ASN, sekaligus memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Harapan kami terbangun kesamaan persepsi dan komitmen seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Program ASN SUKARELA MEMBANTU PEKERJA RENTAN (ASN MA TUPA) sebagai gerakan kepedulian sosial untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Bima, ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Sekda Kota Bima menegaskan bahwa kunci dari program ini adalah sukarela, kepedulian, dan gotong royong. Program ini bukan dimaksudkan sebagai beban tambahan bagi ASN, melainkan sebagai ruang untuk menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama.

“Melalui program ini, kita ingin membangun budaya bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama”, ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini merupakan langkah penting agar pelaksanaan program memiliki arah, landasan, mekanisme, dan tata kelola yang jelas.

“Karena itu, saya berharap forum konsultasi publik hari ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta untuk memberikan masukan, saran, kritik, serta pemikiran yang konstruktif”, tutup Sekda.**